Asisten Peneliti Kebijakan Publik

Asisten Peneliti Kebijakan Publik bertanggung jawab dalam mendukung peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk penelitian kebijakan publik.

Tugas utama meliputi membantu dalam merancang dan melaksanakan survei, wawancara, dan studi kasus, serta mengumpulkan data sekunder yang relevan dari berbagai sumber.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kegiatan mempelajari dan menganalisis kebijakan publik yang ada, serta memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan penelitian dan presentasi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Asisten Peneliti Kebijakan Publik?

Orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Asisten Peneliti Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki kemampuan analisis yang baik, mampu mengelola data dengan sistematis, dan memiliki minat yang besar dalam masalah kebijakan publik.

Sebagai asisten peneliti kebijakan publik, individu harus mampu melakukan riset mendalam, menyusun laporan yang akurat, dan memiliki kepribadian yang teliti dan bertanggung jawab.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki keterampilan analitis, minim pengalaman di bidang penelitian, dan tidak memiliki minat dalam kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Asisten Peneliti Kebijakan Publik adalah bahwa tugasnya hanya sebatas mencatat dan mendukung peneliti utama. Realitanya, mereka juga memiliki peran yang aktif dalam proses penelitian, seperti mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memberikan saran kebijakan.

Salah satu miskonsepsi lainnya adalah bahwa Asisten Peneliti Kebijakan Publik hanya bekerja di balai penelitian atau kantor. Nyatanya, mereka sering kali terlibat dalam kegiatan lapangan, seperti survei, wawancara, atau pengamatan langsung, untuk memperoleh data yang diperlukan.

Perbedaan mencolok antara Asisten Peneliti Kebijakan Publik dan profesi yang mirip, seperti Peneliti atau Analis Kebijakan, adalah tingkat tanggung jawab. Asisten Peneliti biasanya memiliki peran yang lebih terbatas dan mendukung, sedangkan Peneliti atau Analis Kebijakan memiliki lebih banyak otonomi dan keputusan dalam menghasilkan laporan dan rekomendasi kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Ekonomi
Sosiologi
Hukum
Administrasi Publik
Komunikasi Politik
Ilmu Lingkungan
Ilmu Komunikasi
Studi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP)
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Perhimpunan Ekonomi Indonesia (PEI)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP)
Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (LP3M UGM)