Koordinator Kebijakan

Pekerjaan sebagai koordinator kebijakan melibatkan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Tugas utama termasuk menganalisis kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga publik, maupun masyarakat, untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator kebijakan?

ProfIl orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Kebijakan adalah seorang yang memiliki kemampuan analitis yang kuat, mampu mengambil keputusan strategis, dan berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak suka dengan pekerjaan yang melibatkan kebijakan dan koordinasi, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Koordinator kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Kebijakan adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab dalam merancang kebijakan tanpa melibatkan implementasinya. Padahal, pekerjaan mereka melibatkan pengumpulan data, analisis kebijakan, koordinasi dengan berbagai pihak, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ekspektasi terhadap Koordinator Kebijakan seringkali melihat mereka sebagai penentu kebijakan utama suatu organisasi atau lembaga. Namun, realitanya, mereka bekerja sebagai bagian dari tim yang bekerjasama dengan perencana, manajer, dan para pengambil keputusan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang terbaik.

Perbedaan antara Koordinator Kebijakan dengan profesi yang mirip seperti Analis Kebijakan adalah bahwa Koordinator Kebijakan lebih fokus pada pengawasan dan koordinasi implementasi kebijakan, sementara Analis Kebijakan lebih berperan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan data dan analisis yang mendalam.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu politik
Ekonomi
Hukum
Administrasi negara
Hubungan internasional
Komunikasi politik
Sosiologi
Studi pembangunan
Pemerintahan dan administrasi publik
Kebijakan publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Indosat Tbk
PT Adaro Energy Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Angkasa Pura II (Persero)