Koordinator Kebijakan Jender

Pekerjaan sebagai Koordinator Kebijakan Jender melibatkan analisis dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Tugas utamanya adalah melakukan penelitian, menganalisis data, dan merumuskan strategi untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis, untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator kebijakan jender?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Kebijakan Jender adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender, serta memiliki kemampuan analitis yang kuat.

Seorang kandidat juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, bersikap inklusif, dan mampu bekerja dengan beragam pihak untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkeadilan gender.

Jika kamu memiliki pandangan yang konservatif dan tidak mendukung kesetaraan gender, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Kebijakan Jender adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas menjadi advokat perempuan, padahal tugasnya lebih luas seperti membuat kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender secara menyeluruh.

Ekspektasi yang salah terhadap Koordinator Kebijakan Jender adalah bahwa mereka akan langsung mengubah kondisi ketidakadilan gender secara drastis, sedangkan perubahan ini merupakan proses yang kompleks dan perlu dukungan dari berbagai pihak.

Perbedaan antara Koordinator Kebijakan Jender dengan pekerjaan yang mirip seperti aktivis gender adalah bahwa Koordinator Kebijakan Jender lebih fokus pada perumusan kebijakan dan tindakan strategis dalam meningkatkan kesetaraan gender, sementara aktivis gender lebih fokus pada gerakan sosial dan advokasi langsung dalam melawan ketidakadilan gender.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kajian Gender dan Perempuan
Psikologi
Sosiologi
Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Hukum
Administrasi Negara
Kajian Wilayah atau Area Studies

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pusat Statistik
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia
Bank Indonesia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Universitas Gadjah Mada