Manajer Kebijakan Publik Di Organisasi Internasional

Pekerjaan sebagai Manajer kebijakan publik di organisasi internasional melibatkan merancang dan melaksanakan strategi kebijakan publik untuk mencapai tujuan organisasi.

Tanggung jawab utama termasuk melakukan analisis kebijakan, mengidentifikasi masalah kebijakan yang relevan, dan mengusulkan solusi kebijakan yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dan negosiasi dengan pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang berdampak pada organisasi internasional tersebut.

Apa saya cocok bekerja sebagai Manajer kebijakan publik di organisasi internasional?

Profil orang yang cocok untuk menjadi Manajer kebijakan publik di organisasi internasional adalah mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, memiliki pengalaman yang luas dalam bidang tersebut, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak secara efektif.

Seorang Manajer kebijakan publik di organisasi internasional juga harus memiliki kemampuan analitis yang kuat, serta kemampuan untuk mengambil keputusan strategis yang tepat dalam konteks global.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman terhadap kebijakan publik, serta tidak memiliki keterampilan dalam mengelola proyek yang kompleks dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai manajer kebijakan publik di organisasi internasional.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Manajer Kebijakan Publik di organisasi internasional adalah bahwa mereka hanya menghadiri pertemuan dan membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakat. Realitanya, mereka harus bekerja secara kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan dan melakukan riset yang mendalam untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Perbedaan dengan profesi serupa seperti politisi adalah bahwa Manajer Kebijakan Publik di organisasi internasional cenderung lebih fokus pada implementasi kebijakan yang berdampak secara global dan bekerja dalam struktur organisasi yang lebih formal. Sementara politisi cenderung beroperasi di level nasional dan sering kali lebih banyak terlibat dalam politik partai.

Ekspektasi umum terhadap Manajer Kebijakan Publik di organisasi internasional adalah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk secara cepat dan mudah mempengaruhi perubahan kebijakan di seluruh dunia. Realitanya, mempengaruhi perubahan kebijakan secara global adalah perjalanan yang panjang dan kompleks, yang membutuhkan diplomasi, negosiasi, dan kerjasama yang intens.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Pembangunan
Hubungan Internasional
Ekonomi Internasional
Keuangan Internasional
Hukum Internasional
Administrasi Publik
Studi Kebijakan Publik
Sosiologi
Antropologi
Ilmu Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Bank Indonesia
Pertamina
Garuda Indonesia
Telkom Indonesia
PLN (Perusahaan Listrik Negara)
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Chevron Indonesia
Unilever Indonesia
Indosat Ooredoo
Astra International