Penasihat Hukum Di Organisasi Non-pemerintah

Pekerjaan sebagai penasihat hukum di organisasi non-pemerintah melibatkan memberikan nasihat hukum kepada organisasi tersebut.

Tugas utama meliputi mempelajari hukum yang berlaku, mengevaluasi masalah hukum yang dihadapi organisasi, dan merumuskan solusi hukum yang sesuai.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan tim organisasi dalam menghadapi masalah hukum, serta melakukan negosiasi dengan pihak terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penasihat hukum di organisasi non-pemerintah?

Penasihat hukum yang cocok untuk pekerjaan di organisasi non-pemerintah adalah seseorang yang memiliki pengalaman dalam hukum kemanusiaan, berkomitmen untuk menjalankan keadilan sosial, dan memiliki kemampuan merancang kebijakan dan advokasi yang efektif.

Sebagai perwakilan hukum organisasi non-pemerintah, seorang penasihat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan hukum yang relevan untuk dapat memberikan nasihat yang baik kepada klien dan mengadvokasi hak-hak mereka.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam membahas masalah hukum atau kurang memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan, kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penasihat hukum di organisasi non-pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Penasihat Hukum di organisasi non-pemerintah adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk memberi nasehat hukum secara teoritis tanpa melibatkan praktik nyata. Padahal, mereka juga terlibat dalam pemecahan masalah hukum yang kompleks dan sering terlibat langsung dalam perundingan, advokasi, dan implementasi kebijakan.

Ekspektasi tentang profesi ini sering kali menganggap bahwa Penasihat Hukum di organisasi non-pemerintah hanya bekerja secara pro bono atau tanpa bayaran. Namun, kenyataannya, banyak organisasi non-pemerintah yang memberikan gaji yang kompetitif kepada Penasihat Hukum mereka, mengingat keahlian dan kontribusi yang mereka berikan.

Perbedaan yang mencolok antara Penasihat Hukum di organisasi non-pemerintah dengan profesi hukum yang mirip, seperti Pengacara atau Advokat, adalah bahwa mereka memiliki fokus yang lebih terarah pada isu-isu sosial, hak asasi manusia, lingkungan, atau masalah masyarakat lainnya. Mereka sering kali bekerja untuk kepentingan publik dengan mengadvokasi perubahan sosial dan perlindungan hukum bagi kelompok marginalisasi atau yang rentan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Studi Hukum Internasional
Hukum Perusahaan
Hukum Internasional
Hukum Lingkungan
Studi Hukum Kebijakan Publik
Hukum Hak Asasi Manusia
Hukum Kemanusiaan
Hukum Masyarakat Internasional
Hukum Organisasi Non-Pemerintah

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Yayasan Konservasi Alam Indonesia (YKAI)
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)
Transparency International Indonesia (TII)
Greenpeace Indonesia
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)
Amnesty International Indonesia
Migrant CARE
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)