Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender

Pekerjaan sebagai peneliti isu hukum keluarga gender melibatkan analisis dan penelitian terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan isu keluarga dan gender.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, menganalisis kebijakan hukum yang berlaku, serta mendokumentasikan temuan dan analisis dalam bentuk laporan penelitian.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan organisasi nirlaba, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan melakukan diskusi terkait permasalahan hukum keluarga gender.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender?

Seorang yang cocok untuk menjadi Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam hukum keluarga dan pemahaman yang baik tentang isu-isu gender.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga perlu memiliki kemampuan analisis yang kuat dan kepekaan terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan hukum keluarga dan gender.

Jika kamu tidak tertarik pada studi hukum, kurang berkomitmen pada isu-isu gender, dan tidak memiliki kepekaan terhadap isu keluarga, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi mengenai profesi Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender adalah bahwa pekerjaannya hanya melibatkan penelitian dan tidak terlibat dalam implementasi atau perubahan kebijakan.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender hanya fokus pada isu-isu yang terkait dengan perempuan, padahal mereka juga mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan laki-laki dan komunitas LGBTQ+.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti mahasiswa hukum atau aktivis kemanusiaan, adalah bahwa Peneliti Isu Hukum Keluarga Gender secara khusus mempelajari aspek hukum keluarga dan gender, serta melakukan penelitian yang mendalam dalam bidang ini.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Studi Gender
Studi Keluarga
Sosiologi
Psikologi
Kriminologi
Antropologi
Ilmu Politik
Studi Keadilan Sosial
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)
Yayasan Pusat Studi Wanita dan Gender (PSWG)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS)
Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (Pukat Hukum)
Universitas atau lembaga penelitian yang memiliki focus area hukum keluarga dan gender.