Penyusun Peraturan Perundang-undangan

Pekerjaan di bidang penyusun peraturan perundang-undangan melibatkan penelitian dan analisis terhadap berbagai masalah hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah.

Tugas utama meliputi merumuskan dan menyusun draf peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, ahli hukum, dan masyarakat, untuk mengumpulkan masukan dan mendapatkan perspektif yang holistik dalam penyusunan peraturan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun peraturan perundang-undangan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan proses legislasi. Mereka juga harus memiliki kemampuan analitis yang tinggi dan mampu menyusun tulisan secara jelas dan sistematis.

Jika kamu adalah seorang yang tidak cermat, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, dan tidak berkemampuan dalam meneliti dan menganalisis informasi secara akurat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi penyusun peraturan perundang-undangan adalah bahwa mereka hanya menghabiskan waktu membuat dokumen hukum tanpa memperhatikan implikasinya dalam kehidupan nyata.

Ekspektasi terhadap profesi ini seringkali menganggap bahwa penyusun peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan absolut untuk mengubah sistem secara langsung, padahal prosesnya melibatkan banyak pihak dan tahapan yang kompleks.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti advokat adalah bahwa penyusun peraturan perundang-undangan bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang berlaku untuk semua orang, sedangkan advokat berperan dalam mewakili individu atau kelompok dalam sistem hukum yang sudah ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Ilmu Politik
Ilmu Administrasi Negara
Studi Kebijakan Publik
Sosiologi
Ilmu Komunikasi
Hukum Tata Negara
Hukum Internasional
Hukum Perdata
Hukum Pidana

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepolisian Republik Indonesia
Badan Tenaga Nuklir Nasional