Perencana Kebijakan

Pekerjaan sebagai perencana kebijakan melibatkan analisis kebijakan, pengembangan rekomendasi, dan evaluasi program-program pemerintah.

Tugas utama meliputi menyelidiki isu-isu kebijakan, mengumpulkan data dan informasi, serta menganalisis dampak kebijakan yang ada.

Selain itu, perencana kebijakan juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder serta menyusun laporan dan presentasi kebijakan kepada pimpinan dan pihak terkait.

Apa saya cocok bekerja sebagai Perencana kebijakan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Perencana Kebijakan adalah seseorang yang analitis, kritis, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik.

Mampu melakukan riset yang komprehensif dan analisis yang mendalam, serta memiliki kemampuan berpikir strategis dan membuat rekomendasi kebijakan yang efektif.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak menyukai analisis mendalam, kurang berorientasi pada solusi, dan sulit dalam menghadapi tekanan kerja, kemungkinan kamu tidak cocok menjadi perencana kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Perencana Kebijakan adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan tanpa melibatkan pihak lain. Realitanya, Perencana Kebijakan harus melibatkan banyak sumber daya dan pihak terkait untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

Ekspektasi salah tentang profesi Perencana Kebijakan adalah bahwa mereka dapat mengubah situasi atau masalah yang kompleks dalam waktu singkat. Realitanya, Perencana Kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan analisis mendalam dan melibatkan banyak tahap dalam memformulasikan kebijakan yang efektif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Manajer Kebijakan Publik adalah bahwa Perencana Kebijakan lebih fokus pada merumuskan kebijakan, sementara Manajer Kebijakan Publik lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Kebijakan Publik
Ilmu Ekonomi
Ilmu Politik
Administrasi Publik
Hukum
Studi Pembangunan
Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik
Hubungan Internasional
Antropologi
Sosiologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Perindustrian
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pertanian
Bank Indonesia
Perusahaan Energi, seperti PLN atau Pertamina
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Telkom atau Garuda Indonesia
Perusahaan Asuransi, seperti Allianz atau AIA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)