Psikolog Kebijakan Publik

Sebagai seorang psikolog kebijakan publik, tugas utama meliputi melakukan penelitian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan publik yang ada.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan memberikan rekomendasi dan saran mengenai implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam melakukan tugasnya, seorang psikolog kebijakan publik perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Apa saya cocok bekerja sebagai Psikolog kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Psikolog kebijakan publik adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, analitis dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta mampu menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan persuasif kepada pemangku kebijakan.

Sebagai seorang psikolog kebijakan publik, individu tersebut juga harus memiliki keterampilan sosial yang kuat, mampu bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat, serta memiliki sensibilitas budaya yang tinggi dalam memahami isu-isu kebijakan yang kompleks.

Jika kamu tidak terbiasa dan tidak tertarik dengan analisis kebijakan publik, memiliki empati yang kurang dalam memahami masalah sosial, dan sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang dinamis, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Psikolog Kebijakan Publik adalah bahwa tugas mereka hanya berurusan dengan aspek kejiwaan masyarakat, padahal sebenarnya mereka juga harus memahami dan menganalisis kebijakan publik secara keseluruhan.

Ekspektasi terhadap Psikolog Kebijakan Publik adalah bahwa mereka dapat langsung merubah kebijakan publik menjadi lebih baik, namun realitanya mereka berperan sebagai penasihat yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Perbedaan antara Psikolog Kebijakan Publik dan profesi serupa, seperti Pekerja Sosial atau Konsultan Kebijakan, adalah bahwa Psikolog Kebijakan Publik memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang psikologi yang memungkinkan mereka untuk memahami aspek kejiwaan masyarakat secara lebih mendalam.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Psikologi
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Studi Kebijakan Publik
Sosiologi
Antropologi
Ekonomi
Hukum
Statistik
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Republik Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Kementerian Sosial (Kemensos)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)