Staf Ahli Di Lembaga Non-Pemerintah

Sebagai staf ahli di lembaga non-pemerintah, tugas utama meliputi memberikan nasihat dan rekomendasi dalam hal pengembangan kebijakan dan program.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan melakukan penelitian dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga.

Selain itu, sebagai staf ahli juga diperlukan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti mitra lembaga dan masyarakat, untuk membangun kerjasama dan memastikan tujuan lembaga tercapai.

Apa saya cocok bekerja sebagai Staf Ahli di Lembaga Non-Pemerintah?

Seorang yang memiliki pengalaman luas dalam bidang yang relevan, serta memiliki keahlian dalam riset dan analisis kebijakan publik, akan cocok untuk posisi Staf Ahli di Lembaga Non-Pemerintah.

Dalam posisi ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan.

Seorang yang tidak memiliki minat pada isu-isu sosial dan kurang memiliki kemampuan berkomunikasi serta perencanaan strategis mungkin tidak cocok menjadi staf ahli di lembaga non-pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang menjadi Staf Ahli di Lembaga Non-Pemerintah adalah ekspektasi bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan kegiatan penelitian dan pemikiran strategis, padahal realitanya sering kali juga melibatkan tugas-tugas administratif dan operasional yang tidak terlihat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Konsultan adalah bahwa Staf Ahli di Lembaga Non-Pemerintah lebih fokus pada pemecahan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Konsultan lebih cenderung berfokus pada memberikan saran dan solusi bisnis kepada klien mereka.

Salah satu miskonsepsi lainnya adalah ekspektasi bahwa menjadi Staf Ahli di Lembaga Non-Pemerintah akan memberikan penghasilan yang besar. Padahal kenyataannya, penghasilan dalam profesi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis lembaga dan proyek yang sedang dijalankan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Pembangunan
Ilmu Hubungan Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan
Kebijakan Publik
Sosiologi
Psikologi
Hukum
Komunikasi
Ekonomi Pembangunan
Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Solidaritas Perempuan
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Elsam – Institut untuk Kebijakan dan Analisis Kebijakan Publik
Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YABHI)