Koordinator Pengembangan Kebijakan

Sebagai koordinator pengembangan kebijakan, tugas utama meliputi analisis kebijakan yang ada, identifikasi kebutuhan pembaharuan kebijakan, dan menyusun rekomendasi kebijakan baru.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan konsultasi dengan stakeholder yang terkait dan memastikan semua rekomendasi kebijakan telah ditinjau secara menyeluruh sebelum disahkan.

Pekerjaan ini juga membutuhkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan tujuan dan target kebijakan tercapai dengan baik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator pengembangan kebijakan?

Orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Koordinator Pengembangan Kebijakan adalah seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang kuat, mampu berpikir strategis, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijakan publik.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kebijakan.

Jika kamu tidak suka melakukan riset mendalam, menganalisis data, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi sebagai Koordinator Pengembangan Kebijakan adalah hanya bekerja di belakang meja, padahal sebenarnya mereka sering terlibat dalam diskusi dan negosiasi dengan berbagai pihak terkait.

Ekspektasi tentang menjadi Koordinator Pengembangan Kebijakan adalah memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan dengan cepat, padahal dalam realita, proses pengembangan kebijakan memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Analis Kebijakan adalah Koordinator Pengembangan Kebijakan lebih fokus pada merencanakan dan mengoordinasikan langkah-langkah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, sementara Analis Kebijakan lebih fokus pada penelitian dan analisis kebijakan yang ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Sosiologi
Ekonomi Pembangunan
Hukum
Administrasi Publik
Studi Keamanan
Ekonomi Politik
Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Pindad (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Adaro Energy Tbk
PT PLN (Persero)