memahami dan menganalisis kebijakan yang ada,
mengumpulkan data dan informasi yang relevan,
dan mengusulkan perubahan atau pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Membutuhkan seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan hukum, serta kemampuan analisis yang kuat untuk menafsirkan dan menyusun kebijakan.
Kandidat yang ideal juga harus memiliki kemampuan negosiasi dan persuasi yang baik, serta kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan kemajuan sosial.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki minat dan pemahaman dalam bidang kebijakan publik.
Miskonsepsi tentang pekerjaan yang melibatkan kebijakan publik adalah bahwa semua keputusan yang diambil akan selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, realitasnya adalah kebijakan publik sering kali kompleks dan tidak memuaskan semua pihak.
Sebuah harapan yang salah tentang pekerjaan yang melibatkan kebijakan publik adalah bahwa pejabat akan selalu bekerja dengan integritas dan tanpa kepentingan pribadi. Namun, realitanya adalah ada kemungkinan adanya korupsi atau manipulasi politik dalam proses pengambilan keputusan.
Perbedaan antara profesi yang melibatkan kebijakan publik dengan profesi mirip seperti advokat atau pengacara adalah bahwa pekerjaan di bidang kebijakan publik lebih berfokus pada pembuatan undang-undang dan kebijakan yang berlaku untuk masyarakat secara umum, sementara profesi seperti advokat lebih banyak berurusan dengan kasus-kasus individu dan pemenuhan kepentingan klien mereka.