Analis Kebijakan Nasional

Pekerjaan sebagai analis kebijakan nasional melibatkan analisis dan penelitian mengenai kebijakan nasional yang ada di suatu negara.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, melakukan analisis kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja negara.

Selain itu, analis kebijakan nasional juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan stakeholder dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis kebijakan nasional?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Kebijakan Nasional adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan ekonomi, memiliki kemampuan analisis yang kuat, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, tanggap terhadap perubahan sosial dan politik, serta mampu bekerja dengan beragam pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak suka menganalisis data, tidak aktif dalam mengikuti perkembangan politik, dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Nasional adalah bahwa mereka hanya duduk-duduk dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan realitas lapangan.

Ekspektasi terhadap Analis Kebijakan Nasional seringkali berlebihan, memandang mereka sebagai penyelesaikan semua masalah negara dengan keputusan-keputusan instan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti peneliti kebijakan, adalah bahwa Analis Kebijakan Nasional lebih berkonsentrasi pada analisis kebijakan yang bersifat strategis dan makro, sedangkan peneliti kebijakan cenderung fokus pada penelitian dan pembuatan laporan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Kebijakan Publik
Sosiologi
Hukum
Statistik
Antropologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kogabwilhan)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Badan Pusat Statistik (BPS)