Hakim

Pekerjaan sebagai hakim melibatkan penerapan hukum dan pengambilan keputusan dalam persidangan.

Tugas utama hakim adalah mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, mengevaluasi bukti-bukti yang disampaikan, dan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Selain itu, hakim juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Apa saya cocok bekerja sebagai Hakim?

Profil orang yang cocok untuk menjadi seorang Hakim adalah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan keadilan, memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang baik.

Dalam hal ini, seorang Hakim juga harus memiliki ketegasan dalam menjalankan tugasnya, serta dapat mengendalikan emosi dan menjaga netralitas dalam menghadapi berbagai kasus yang kompleks.

Jika kamu adalah seseorang yang memiliki kecenderungan tidak adil, kurang obyektif, dan tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum dengan tepat, kemungkinan kamu tidak cocok menjadi seorang hakim.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi miring terhadap profesi Hakim, di mana sering dianggap bahwa Hakim hanya memutuskan kasus tanpa pertimbangan yang baik, padahal sesungguhnya Hakim harus mempertimbangkan bukti dan hukum yang berlaku.

Realita sebagai Hakim tidak selalu glamor seperti yang terlihat di film atau acara televisi. Seorang Hakim harus bekerja keras melakukan riset, membaca kasus-kasus, dan menulis keputusan secara detil.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara, adalah Hakim memiliki peran yang lebih objektif dan netral dalam memutuskan kasus, sementara pengacara biasanya berjuang untuk kepentingan klien mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Tata Negara
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum Acara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Internasional
Hukum Ekonomi
Hukum Lingkungan
Hukum Keluarga
Hukum Agraria

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi di Indonesia
Pengadilan Tinggi di berbagai provinsi di Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)
Ombudsman Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)